Partai Politik dan Pemilu di Indonesia
Daftar Isi
Kata Pengantar Penulis
1.
BAB 1
PENDAHULUAN
2.
BAB 2 PEMBAHASAN
3.
BAB 3 KESIMPULAN
Kata Pengantar Penulis
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah
untuk pemahaman lebih dalam mengenai teori hukum tata negara, serta
perkembangan pemilihan umum dan partai politik di Republik Indonesia. Kemudian, penulis ingin memberikan nuansa
baru mengenai Dwifungsi Militer. Dalam sebuah negara, pandangan dan ideologi
menentukan pemerintah yang berkuasa. Yang tentu bertujuan untuk kesejahteraan
rakyat. Sebuah negara harus memiliki ideologi yang cocok untuk menjadi negara
maju.
Pendahuluan
A.
Partai Politik
Partai politik memainkan peran penting
dalam sistem demokrasi. Schattcheider mengatakan
“
Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”[1]
Dalam suatu Negara demokrasi, kedudukan,
dan peranan setiap lembaga Negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling
mengendalikan dalam hubungan checks and balances. Akan tetapi, jika
lembaga-lembaga Negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak
efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, yang
sering terjadi adalah partai-partai politik rakus atau ekstrimlah yang
merajarela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan
fungsi-fungsi pemerintahan ( Prof Jimly Asshidiqqie )[2]
Indonesia memiliki sejarah panjang
mengenai Demokrasi. Pada zaman Orde Lama Presiden Soekarno menggunakan Nasakom
sebagai kekuatan politik. Kekuatan Soekarno, PKI, dan ABRI menjadi ujung
tombak. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit
Presiden untuk membubarkan Konstituante, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar
1945. Alasannya adalah bahwa para politikus sudah keluar jalur dan tidak
mengabdi kepada bangsa dengan maraknya korupsi kerah putih. Kemudian pada
tanggal 5 Maret 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR, dan mengganti DPR
dengan parlemen baru. Orde lama diwarnai oleh gejolak politik, PKI dan ABRI
saling sikut-menyikut untuk kekuasaan. Dikte dari blok Barat menyebabkan perang
saudara dan peristiwa Gestapu. Perbedaan ideologi adalah faktor utama.
Robert Michels mengatakan bahwa
organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk
kemauan kolektif. Presiden Soekarno diwadahi oleh PKI untuk dukungan politik.
Dalam bukunya “ Penyambung Lidah Rakyat “ Presiden Soekarno mengatakan bahwa
blok Barat tidak mendukungnya lagi, semenjak Presiden John F. Kennedy wafat.
Pada zaman Orde Lama anggota DPR diisi
oleh banyak golongan. Seperti contoh adalah golongan fungsional, dimana anggota
berisi dari berbagi kalangan seperti buruh, petani, tentara, cendekiawan, tokoh
agama, dan kalangan lain.
Dalam suatu Negara demokrasi, kedudukan,
dan peranan setiap lembaga Negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling
mengendalikan dalam hubungan checks and balances. Akan efektif, atau lemah wibawanya dalam
menjalankan fungsinya masing-masing, yang sering terjadi adalah partai-partai
politik rakus atau ekstrimlah yang merajarela menguasai dan mengendalikan
segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan ( Prof Jimly
Asshidiqqie )
Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto
dan ABRI merupakan kekuatan politik yang besar. Dwifungsi militer menjadi
ideologi bangsa. Stabilitas politik mulai muncul pada tahun 1980. Wakil
Presiden Umar Wirahadikusumah mengatakan bahwa zaman gejolak perang dengan
senjata sudah lewat, bangsa ini harus berkeadilan dalam kemakmuran dan
berkemakmuran dalam keadilan. Pemilihan
Umum pada zaman orde baru merupakan pemilihan tidak langsung.
Selanjutnya adalah sebuah opini yang
dikemukakan oleh Prof Jimly, bahwa kebutuhan akan sarjana hukum tata negara
sangat penting. Dalam keseluruhan aspek peradilan di kelima bidang perkara yang
dimiliki Mahkamah Konstitusi. Memang jumlah hakim konstitusi hanyalah Sembilan
orang. Akan tetapi, di samping para hakim, juga dibutuhkan pula banyak tenaga
ahli yang bersifat pendukung. Lagi pula, karena periodesasi masa kerja hakim
konstitusi bersifat terbatas, yaitu lima tahunan, maka terbuka peluang untuk
terjadinya pergantian hakim pada setiap lima tahun sekali.[3]
Oleh sebab itu, banyak sekali sarjana
hukum tata negara yang dibutuhkan oleh suatu bangsa dan negara yang sedang
bergerak ke arah demokrasi. Negara kita telah memilih jalan demokrasi dan
konstitusi untuk terus berkembang di masa depan. Oleh Karena itu, tidak ada
jalan lain bagi para sarjana hukum Indonesia untuk secara intensif
mempersiapkan diri dengan beraneka keahlian di bidang hukum tata negara. Itulah
sebabnya, mahasiwa Indonesia yang tercerahkan pikirannya akan berusaha
mempelajari dan mendalami bidang kajian hukum tata negara di samping
bidang-bidang hukum yang lain atau bidang-bidang kajian ilmu pengetahuan lain
pada umumnya.[4]
Konsep Dwifungsi ABRI lahir dari
sejarah. Pandangan bangsa Indonesia bertitik tolak dari prinsip, bahwa manusia
Indonesia terikat pada kelompoknya atau bertumpu pada masyarakatnya yang
diliputi oleh semangat kekeluargaan, gotong royong, keserasian dan
keseimbangan, serta persatuan. Negara ialah susunan masyarakat yang integral,
segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama
lain dan merupakan kesatuan yang organis. Negara yang berdasarkan system
kekeluargaan dan gotong royong tidak mengadakan pemisah secara tajam, apalagi
mengadakan pertentangan, antara negara dengan masyarakat atau antara pemerintah
dengan rakyat. Konsepsi ini disebutkan juga pandangan monodualisme.[5]
Ancaman asing akan selalu datang.
Seorang Jenderal ABRI mengatakan bahwa peradaban yang maju disertai militer
yang maju. Pada tahun 1991 Indonesia pernah dikenakan embargo ekonomi oleh
barat. Merupakan senjata asing adalah untuk melumpuhkan ekonomi suatu negara.
Apabila Rejim Orde Baru tidak turun tahta, bisa terjadi perang. Seperti yang
terjadi di Timur Tengah. Indonesia harus bersikap netral terhadap perang yang
ada. Sebagai negara non-blog. Namun Lenin mengatakan bahwa perang adalah suatu
cara untuk menyelesaikan konflik. Jika Indonesia mempunyai konflik, maka akan
dilakukan secara damai dan diplomatis. Akan tetapi bangsa Indonesia tidak bisa
terus diinjak bak macam tanah liat. Suatu saat Indonesia mungkin akan terlibat
perang, dan bangsa ini harus siap. Perang harus dilakukan secara adil.
“
Unjust Wars “ sangat dikutuk, karena tidak adil. Pedang melawan Pedang, Senjata
api melawan Senjata api, Tank melawan Tank, Pesawat Udara melawan Pesawat
Udara, Meriam melawan Meriam, Kapal perang melawan kapal perang, serta tangan
kosong melawan tangan kosong. Jika negara memiliki senjata nuklir, maka semua
negara harus memiliki nuklir. Dengan cara itu maka akan terjadi kedamaian.
Negara akan saling menghormati. Nuklir harus disertai dengan penangkal nuklir
yang dikemukakan oleh Presiden Ronald Reagan. Dengan adanya “ Star Wars “.
Nuklir akan dihadang oleh sinar laser, yang dapat menghancurkan kepala nuklir
tersebut di udara sebelum mencapai sebuah penduduk sipil atau kedaulatan sebuah
negara.
Presiden Soekarno Lengser karena tidak
menguasai ABRI. Beliau tidak ditakdirkan sebagai Jenderal Perang. Presiden
Soeharto terlalu barat dan barat pula yang menjatuhkan dengan melumpuhkan
ekonomi serta kerjasama politikus. Namun tanpa kedua Pahlawan Presiden kita
beserta para pejuang dan prajurit dan leluhur kita, Indonesia tidak akan pernah
ada. Mungkin kita tidak akan saling berbaur satu pulau dengan pulau yang lain.
Dunia ketiga diwariskan sesuatu yang lahir dari penjajahan. Rakyat harus Setia
kepada pemimpin. Tidak boleh mudah di dikte asing. Pemimpin juga tidak boleh
mudah perintah bunuh oposisi. Kecuali orang tersebut patut dibunuh. Politik
Indonesia sudah keluar jalur. Buruh-buruh tidak menjadi Tuan. Mari kita semua menjadi pemikir bangsa, agar
peristiwa masa lalu tidak terulang. Pemerintah harus bernegara dengan bijak dan
wibawa. Agar menjadi bangsa yang sederhana yang paling maju di semua bidang.
Prabowo Subianto mengatakan bahwa, “ The
people are fed up with corruption, The people want a just leader ( ratu adil ).
A governor once said, if you want to lead the people, you must have one thing,
that is Common Sense “.
Bangsa
Indonesia sudah menginjak pulau ini sejak 2000 tahun yang lalu. Bung Karno
mengatakan bahwa ras Indonesia adalah ras Melayu yang menyebar menjadi suku
Batak, Ambon, Papua, Jawa, Sunda. Dan bangsa Cina dan Timur Tengah termasuk
pribumi dalam pandangan saya. Karena mereka ikut melawan perang mengusir para
penjajah dan makan apa yang kita makan dari Tanah Indonesia. Permasalahan
rasisme dan diskriminasi sudah tidak perlu untuk dibahas lagi. Cucu dan Cicit
kita akan menghadapi masalah yang lebih besar. Media, Pemerintah, Masyarakat
seharusnya tidak lagi membahas hal ini. Solusi yang tepat umb gotong royong.
Suatu frase yang telah lama dibumbu para leluhur. Mari kita masak dengan baik.
Bangsa ini akan berdiri dengan kaki sendiri sesuai dengan mimpi para leluhur.
Penjajahan ekonomi asing terus bergulir hingga sekarang. Bangsa Indonesia harus
menghasilkan para ilmuwan, ahli pikir negara, nelayan, buruh, petani, insinyur,
guru, dosen dan semua profesi lain yang ada. Ketergantungan terhadap asing
mengakibatkan terhambatnya perkembangan bangsa untuk maju. Mulai dari mobi,
motor, makanan, pesawat, kapal adalah “ Foreign
Made “. Jika ingin konflik politik dan ras dan ekonomi berakhir, maka
Indonesia harus bersatu, tidak seperti pulau-pulau nya yang terpecah. Lebih
baik untuk perang melawan asing daripada melawan bangsa sendiri.
Pembahasan
Kegiatan pemilihan umum merupakan salah
satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil. Oleh
Karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara adalah
keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan
pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.
Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, semua
aspek penyelenggaraan pemilihan itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada
rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila
pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat
penyelanggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun
tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana
mestinya ( Prof Jimly Ashidiqqie)
Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto dan
ABRI merupakan kekuatan politik yang besar. Dwifungsi militer menjadi ideologi
bangsa. Stabilitas politik mulai muncul pada tahun 1980. Wakil Presiden Umar
Wirahadikusumah mengatakan bahwa zaman gejolak perang dengan senjata sudah
lewat, bangsa ini harus berkeadilan dalam kemakmuran dan berkemakmuran dalam
keadilan. Pemilihan Umum pada zaman orde
merupakan pemilihan tidak langsung.
Pada awalnya, penyederhanaan Sistem Multipartai
Orde Baru dilakukan dengan suatu kompromi (Konsensus nasional) antara
pemerintah dan partai-partai pada tanggal 27 Juli 1967 untuk tetap memakai
sistem perwakilan berimbang, dengan beberapa modifikasi. Diantaranya, kabupaten
dijamin sekurang-kurangnya 1 kursi, dan 100 anggota DPR dari jumlah total 460
diangkat dari ABRI (75), Non ABRI (25). Sistem distrik ditolak dan sangat
dikecam parpol, dengan alasan karena tidak hanya dikhawatirkan akan mengurangi
kekuasaan pimpinan partai, tetapi juga mencakup ide baru, seperti duduknya
wakil ABRI sebagai anggota parlemen.
Karena kegagalan usaha penyederhanaan partai ketika pemilihan, Orde Baru melakukan pengurangan dengan mengelompokkan dari 10 partai menjadi tiga partai pada tahun 1973, sehingga sejak pemilu 1977 hingga 1992 hanya ada tiga peserta pemilu yakni PPP, Golkar, dan PDI.
Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka keberadaan lembaga perwakilan yang benar-benar mencerminkan representasi kedaulatan rakyat merupakan sebuah kebutuhan yang tak terelakkan. Lembaga Perwakilan yang pengisian keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat adalah bentuk rasionalisasi dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Sistem Pemilu yang dianut adalah sistem proporsional (perwakilan berimbang) dengan daftar calon terbuka untuk memilih DPR dan DPRD, sedangkan untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik sistem distrik berwakil banyak. Sistem Pemilu ini digunakan sebagai evaluasi sistem yang diterapkan pada masa Orde Baru, dengan harapan rakyat agar pemilihan calon yang diajukan oleh partai politik (parpol) lebih dikenal oleh pemilihnya.
Pembatasan pada masa ini dilakukan dengan mekanisme kuota (Threshold), yaitu dengan mencantumkan prasyarat Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi di DPR, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya (setengah) dari jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya.[6]
Karena kegagalan usaha penyederhanaan partai ketika pemilihan, Orde Baru melakukan pengurangan dengan mengelompokkan dari 10 partai menjadi tiga partai pada tahun 1973, sehingga sejak pemilu 1977 hingga 1992 hanya ada tiga peserta pemilu yakni PPP, Golkar, dan PDI.
Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka keberadaan lembaga perwakilan yang benar-benar mencerminkan representasi kedaulatan rakyat merupakan sebuah kebutuhan yang tak terelakkan. Lembaga Perwakilan yang pengisian keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat adalah bentuk rasionalisasi dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Sistem Pemilu yang dianut adalah sistem proporsional (perwakilan berimbang) dengan daftar calon terbuka untuk memilih DPR dan DPRD, sedangkan untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik sistem distrik berwakil banyak. Sistem Pemilu ini digunakan sebagai evaluasi sistem yang diterapkan pada masa Orde Baru, dengan harapan rakyat agar pemilihan calon yang diajukan oleh partai politik (parpol) lebih dikenal oleh pemilihnya.
Pembatasan pada masa ini dilakukan dengan mekanisme kuota (Threshold), yaitu dengan mencantumkan prasyarat Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi di DPR, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya (setengah) dari jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya.[6]
Jika dikaji secara seksama, pada dasarnya
kualitas parlemen lebih banyak ditentukan oleh mekanisme-mekanisme pendukung
sistem kepartaian dan sistem pemilihan. Pada sistem pemilihan proposional
dengan daftar tertutup misalkan, kualitas calon ditentukan pada daftar urutan
calon anggota DPR. Urutan yang paling kecil menunjukkan berbobot atau tidaknya
caleg yang diajukan, karena semakin kecil nomor urut, semakin besar kemungkinan
menjadi anggota DPR dan sebaliknya, karena kita memilih tanda gambar bukan
memilih orang. Partailah yang harus dianggap salah kalau banyak anggota DPR
yang tidak mengerti akan hak-haknya sebagai anggota DPR, karena partai yang
menentukan dcantumkannya seorang calon disana.
Begitu juga sistem distrik ataupun sistem proporsional dengan daftar terbuka, tetaplah partai yang menjadi penentu. Partai menentukan seseorang menjadi kandidiat atau tidak, hanya saja memang setelah nama kandidat itu muncul barulah pemilih yang menentukannya secara langsung.
Bobot suatu sistem pemilu dan kepartaian lebih banyak memang terletak pada nilai demokratis didalamnya, dalam artian hanya terkait dengan bagaimana pemilu dapat memberikan hak kepada setiap pemilih untuk memberikan suaranya sesuai dengan keyakinan pilihannya, dan bagaimana setiap kontestan pemilihan akan memperoleh dukungan secara adil, yaitu peluang yang sama bagi setiap kandidat untuk meraih kemenangan.
Apakah sistem pemilihan menentukan secara langsung kualitas parlemen atau tidak bisa kita lihat pula dari gagasan pokok keberadaan kedua sistem pemilihan.
Tujuan pemilihan umum adalah sebagai berikut :
a.
Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepempimpinan pemerintahan
secara tertib dan damai;
b.
Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili
kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
c.
Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
d.
Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara
Metode
penyaluran pendapat umum juga dapat dilakukan dengan referendum dan plebisit. Indonesia
pernah mengenal referendum. Ketetapan MPR tentang Referendum, yaitu TAP MPR
Nomor IV/ MPR/1983.
Pasal 2 : “
Apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta
pendapat rakyat melalui referendum.
Pasal 3 : “
Referendum dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR yang diatur dengan undang
– undang.
Kemudian,
liberalisme lebih mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang
masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antarindividu yang bersifat
kontraktual, sedangkan pandangan sosialisme dan khususnya komunisme, lebih
mengutamakan totalitas efektif masyarakat dengan mengecilkan peranan individu.
Namun, dalam semua aliran pemikiran di atas, individu tetap dilihat sebagai
penyandang hak pilih yang bersifat aktif dan memandang korps pemilih sebagai
massa individu-individu, yang masing-masing memiliki satu suara dalam setiap
pemilihan, yaitu suaranya masing-masing secara sendiri-sendiri.[7]
Sementara itu, dalam system pemilihan yang
bersifat organis, pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah
individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup
berdasarkan genealogis, fungsi tertentu, lapisan-lapisan sosial,
lembaga-lembaga sosial. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai
suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan
fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau
persekutuan-persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus
wakil-wakilnya kepada badan perwakilan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan
sistem perwakilan seperti yang sudah diuraikan di atas, pemilihan organis ini
dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional yang biasa dikenal dalam
sistem parlemen dua kamar, seperti di Inggris dan Irlandia. Pemilihan anggota
Senat Irlandia dan juga para lords yang akan duduk di House of Lords Inggris,
didasarkan pada atas pandangan yang bersifat organis tersebut. Dalam sistem
pemilihan mekanis, partai-partai politiklah yang ataupun multipartai menurut
paham liberalisme dan sosialisme, ataupun berdasarkan satu partai menurut
komunisme. Tetapi dalam sistem pemilihan organis, partai-partai politik tidak
perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh
tiap-tiap persekutuan hidup itu sendiri, yaitu melalui mekanisme yang berlaku
dalam lingkungannya sendiri.[8]
Dalam sistim distrik, biasa juga dinamakan single
member constituencis, atau sistem the winner’s take all. Dinamakan demikian,
karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah
pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat
yang diperlukan untuk dipillih. Misalnya, jumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, ditentukan 500 orang. Maka, wilayah negara dibagi dalam 500 distrik
atau dapil. Artinya, setiap distrik diwakili hanya oleh satu orang wakil yang
akan duduk di DPR. Misalnya, di daerah pemilihan 1, calon A memperoleh suara
100.000, B memperoleh suara 99.999, C memperoleh 100.001, maka yang dinyatakan
terpilih menjadi wakil dari daerah pemilihan 1 untuk menjadi anggota lembaga
perwakilan rakyat adalah C, karena memperoleh suara terbanyak. Sementara pada
sistem kedua, yaitu sistem perwakilan berimbang, persentase kursi di lembaga
perwakilan rakyat dibagikan pada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan
persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Umpamanya,
jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilihan umum tercatat ada 1.000.000 orang.
Misalnya, jumlah kursi di lembaga perwakilan ditentukan 100 kursi, berarti 1
orang wakil rakyat dibutuhkan 10.000 suara. Pembagian kursi di Badan Perwakilan
Rakyat tersebut bergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat setiap
partai politik yang ikut pemilihan umum.[9]
Kemudian, hasil pemilihan umum berupa penetapan
final hasil penghitungan suara yang diikuti oleh pembagian kursi yang
diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilihan
umum sering kali tidak memuaskan. Jika perbedaan pendapat terjadi peserta
pemilihan umum yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan
permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, semua pihak, termasuk apalagi kepada
pihak-pihak yang kepentingannya terkait lainnya, sudah diberi kesempatan yang
cukup dan leluasa untuk membantah atau menolak bukti-bukti yang diajukan oleh
pihak pemohon perkara, tetapi karena ternyata bukti-bukti dimaksudkan tidak
terbantahkan, perkara perselisihan hasil pemilu itu sudah diputus final dan
mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.[10]
Selanjutnya,
akan dibahas mengenai ideologi atau pandangan yang hendak dipikirkan untuk masa
depan bangsa Indonesia. Bung Karno mengatakan “ Jikalau kita betul-betul hendak
mendasarkan negara kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham
gotong-royong, dan keadilan sosial, enyahlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap
individualisme dan liberalisme daripadanya “.[11] Bangsa Indonesia sangat
rapuh terhadap ancaman penjajahan dan perang. Indonesia adalah negara yang
sangat luas dengan 17 ribu pulau. Menjadikan NKRI sebagai negara paling tidak
menyatu secara geografis. Namun rakyat ini tetap tidak bisa dipecahkan, melalui
rakyatnya secara keseluruhan, tidak bisa takluk pada penjajahan dan ancaman
asing maupun dalam negeri. Jika
berbicara soal kekuasaan. Maka Komunisme, Sosialisme, Liberalisme, Fasisme akan
muncul di atas permukaan. Presiden Soeharto berpendapat bahwa yang paling baik
adalah jika usaha-usaha pembangunan itu dikembangkan di atas kerangka dasar
pandangan hidup yang mencerminkan cita-cita yang dianggap baik oleh suatu
bangsa[12]. Bangsa Indonesia tidak boleh
terlalu barat, atau terlalu jawa atau terlalu sunda dan macam lainnya. Bung
Karno mengatakan bahwa rakyat kita berasal dari suku Melayu yang kemudian
menyebar ke banyak pulau. Kita semua adalah pribumi termasuk golongan Timur
Tengah dan Tiongkok. Selanjutnya adalah mengenai paham Dwifungsi Militer. Jenderal Soedirman mengatakan “ Satu-satunya
hak milik nasional republik yang masih utuh tidak berubah-ubah meskipun harus
menghadapi segala macam soal dan perubahan, adalah hanya TNI.
UU NO 20
TAHUN 1967 PASAL 28 :
(1)
Angkatan bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku
dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul
tugas dan tanggung hjawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam
mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Jika pemuda kita tidak kuat, jika generasi muda
kita tidak diberi pendidikan yang baik, maka masa depan bangsa ini juga tidak
baik. Solusi terbaik adalah dengan menambah jumlah insinyur dan tentara. Di Amerika, sangat
sulit untuk menjadi sarjana hukum. Karena mahasiswa harus memiliki Jenjang
strata tingkat 1 untuk dapat mempelajari ilmu hukum. Sehingga kekuasaan tidak
mudah dimainkan oleh berbagai cara termasuk “ money politics “. Saran yang lain
adalah mengenai faktor ekonomi. Bangsa Indonesia harus memiliki pemimpin yang
berani untuk mencetak uang demi kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh adalah
Presiden Mugabe dari Zimbabwe, beliau dengan tegas melakukan Land Reform untuk
bangsa Afrika, dan dengan kuat beserta rakyatnya menghadapi embargo ekonomi
dari pihak barat. Meskipun kalah dalam perang ekonomi, karena kurs mata uang
telah diganti dengan dolar amerika. Namun, rakyat tetap dapat hidup dan
bahu-membahu untuk kesejahteraan rakyat.
Ketika Dwifungsi Militer kembali menjadi ideologi
bangsa, maka kita tidak boleh melakukan kesalahan masa lalu. Jenderal Douglas
Mac Arthur mengatakan “ No proposition could be more dangerous “. Apabila
seorang tentara atau ABRI tidak setia pada negara. ABRI tidak boleh hanya setia
kepada penguasa sipil, namun selamanya bertanggung jawab kepada negara dan
Tuhan. Kemudian seorang tentara tidak boleh hanya menjadi tentara bayaran
menurut Moris Janowitz, karena tanggung jawab terhadap masyarakat besar[13].
Jangan paksa kami dengan hadiah sistim kapitalis.
Anak kandung dari imperialisme. Beri kami keadilan demi para pribumi. Semua wni
adalah pribumi. Tidak ada perbedaan. Gedung beton bertulang baja dengan gagah
piawai dibangun oleh bumiputera. Mari kita tingkatkan. Buatkan mesin yang paten
Indonesia, untuk mobil nasional, pesawat
tempur, pesawat komersial, kapal laut, helikopter, nuklir, roket angkasa,
pesawat angkasa. Bauksit, Beryllium, Aluminium, Baja, Uranium, Agregat Halus,
Agregat Kasar, Batu Bara, Minyak Mentah, Kawat Bindrat, Kawat Besi. Semua bijih
mineral harus dikuasai NKRI dan dikelola dan diolah oleh NKRI.
UUD 1945 telah memperingatkan kita akan
pentingnya sejarah. Memang kemudian ternyata bahwa sejarahlah yang memberikan
hak hidup bagi negara dan bangsa Indonesia, dan sejarah pulalah yang melahirkan
Dwifungsi ABRI. Dari sejarah dapat diketahui bahwa ada negara-negara seperti
Inggris yang system politiknya dengan lembaga-lembaga, unsur-unsur serta
mekanisme-mekanismenya lahir dari kebiasaan-kebiasaan, perjanjian-perjanjian
ataupun dari peristiwa-peristiwa tertentu. Tetapi ada juga negara-negara
seperti Perancis dan Amerika Serikat yang system politiknya merupakan
implementasi sesuatu teori atau pemikiran para ahli. Sedangkan system politik
di Indonesia merupakan gabungan dari kedua anteseden tersebut. Hal ini dapat
diketahui, baik dari pembicaraan-pembicaraan yang terjadi di lingkungan Badan
penyelidik Persiapan Kemerdekaan, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI)
menjelang Proklamasi Kemerdekaan, maupun dari Penjelasan Umum UUD 1945 itu
sendiri.[14]
Kesimpulan
Indonesia
berhasil dengan pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat berdasarkan demokrasi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegakkan demokrasi untuk rakyat. Stabilitas
politik terjadi meski beberapa masalah politik dan hukum terjadi. Namun
pembangunan nasional dan ekonomi tergolong meningkat dan berkembang.
Pengejawentahan Dwifungsi ABRI tidak boleh melanggar norma-norma. Tidak boleh
rakus. Seorang Jenderal Agus Wirahadikusumah mengatakan “ Bagaimana mungkin
aparat wibawa, wong kader golkar, pakai baju kuning “. Bahwa ABRI harus setia
kepada fraksi ABRI di masa yang akan datang, dan tentu setia kepada NKRI.
Namun jika
bangsa Indonesia ingin maju, sejahtera, dan tertib, Ideologi Dwifungsi Militer
adalah yang paling cocok. Memang penyimpangan terjadi pada zaman Orde Baru,
dengan masalah HAM, KKN, dan berbagai kejahatan. Jika bangsa Indonesia ingin
maju dan berdiri di kaki sendiri, maka Dwifungsi Militer harus dikukuhkan.
Tidak boleh punah seperti Harimau Jawa dan Bali, namun dilestarikan seperti
Harimau Sumatera. Generasi Muda harus menghasilkan tenaga sumber daya manusia
yang maju. Dengan mendorong produk lokal bangsa Nusantara dalam segala bidang.
Wajib Militer harus kembali agar pemuda dapat memberi kontribusi besar. Cita –
cita ini memang terdengar seperti politisi hukum dengan cita – cita hukum. Oleh
karena itu cita – cita harus diimbangi dengan jurist yang berarti harus
berdasarkan norma – norma hukum.
Semoga
Bangsa ini selalu damai, bersatu, dan sejahtera.
Merdeka!
Daftar Pusaka
Prof. Dr. Jimly
Ashiddiqie, S.H. : Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Rajawali Pers
Umar Wirahadikusumah
: Menegakkan Kebenaran Dalam Diam : Pustaka Kayutangan
Soekarno :
Penyambung Lidah Rakyat : Yayasan Bung Karno , Media Pressindo
Nugroho Notosusanto
: Pejuang dan Prajurit : Pustaka Sina Harapan
Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H. : Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Jilid 1 : Konstitusi
Press
Riset Online
LAMPIRAN
Prof. Dr. Jimly
Asshidiqqie, S.H. : Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Rajawali Pers : Hal. 401
[3]
Prof. Jimly Ashiddiqie : Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Hal 342,343
[4]
Prof. Jimly Ashiddiqie : Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : 346
[5]
Pejuang dan Prajurit : 191
[6] Al-Fikar
Blogspot
[7]
Prof. Jimly : 422
[8]
Prof. Jimly : 422-433
[9]
Prof. Jimly : 424-425
[10]
Prof Jimly : 428-430
[11]
Nugroho Notosusanto : Pejuang dan Prajurit : Hal 192
[13]
Pejuang dan Prajurit : 209 ,210
[14]
Pejuang dan Prajurit : 190
Comments
Post a Comment